hijab
Kantong Plastik Sekali Pakai Dilarang Dipergunakan Mulai 1 JUli 2020

Kantong Plastik Sekali Pakai Dilarang Dipergunakan Mulai 1 JUli 2020

Admin
10 Jun 2020
Dibaca : 1018x

Mulai 1 Juli 2020 mendatang akan diberlakukan peraturan baru mengenai penggunaan kantong belanja ramah lingkungan. hal ini teruang pada Peraturan Gurbernur (Pergub) dengan nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat. pemerintah provinsi DKI Jakarta melarang adanya penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di tempat-tempat tersebut di atas. Dengan demikian sesuai dengan peraturan tersebut mewajibkan para pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan maupun pasar rakyat atau pelaku usaha untuk menggunakalan kantong belanja ramah lingkungan serta melarang kantong belanja plastik sekali pakai.

Pihak pengelola wajib untuk memberitahukan aturan tersebut pada seluruh pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan kemudian pelaku usaha di pusat perbelanjaan maupun toko swalayan serta pasar rakyat dilarang menyediakan kantong belanja plastki sekali pakai. Di samping itu juga diungkapakan bahwa selama pembatasan sosial skala besar atau PSBB terjadi peningkatan frekuensi berbelanja secara daring baik layanan antar makanan siap saji maupun belanja daring berbentuk paket.

Ini tentunya berdampak pada peningkatan sampah plastik pembungkus paket belanja daring tersebut. Sementara itu juga dihimbau kepada masyarakat agar dapat mengurangi timbunan sampah plastik dengan menjalankan tips belanja daring ramah lingkungan yang direkomendasikan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Mendukung para penjual serta produk tanpa pembungkus plastik dan meminta para penjual untuk mengurangi pembungkus plastik, membeli barang dlalam kemasan besar atau menyatukan berbagai macam belanjaan dalam satu pembelian.

Selanjutnya menurut Humas Dinas LH DKI Jakarta yaitu Yogi Ikhwan yang menyatakan bahwa Pergub 142/2019 tersebut wajib dijalankan oleh pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat. Mereka sudah tidak boleh lagi untuk menyediakan kantong plastik sekali pakai atau kresek. Pada prinsipnya adalah ramah lingkungan yang dapat dipakai berulang kali ya.Mengenai bentuknya apa tidak diatur, yang terpenting dapat dipakai berulang kali paparnya.

Anies Baswedan sebagai Guebernur DKI Jakarta menyiapkan sanksi bagi para pengusaha yang tidak menaati peraturan tersebut. Dan sanksi tersebut diberikan secara bertahap dimulai dari yang sifatnya teguran hingga pencabutan izin yang tertuang dalam Pasal 29. Di mana pasal tersebut mengatur tentang sanksi yang berupa teguran tertulis, uang paksa, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

 

Baca Juga:
Keunggulan Implan Gigi Bagi Orang yang Memiliki Masalah Gigi

Kesehatan 3 Maret 2024

Keunggulan Implan Gigi Bagi Orang yang Memiliki Masalah Gigi

Biasanya orang memilih memasang gigi palsu untuk mengganti  gigi yang ompong atau tanggal. Namun, sekarang Anda bisa menggunakan perawatan gigi lain yaitu

Program Studi Unggulan di ITB: Teknik Pertambangan dan Perminyakan

Pendidikan 11 Apr 2025

Program Studi Unggulan di ITB: Teknik Pertambangan dan Perminyakan

Institut Teknologi Bandung (ITB) dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, khususnya dalam bidang teknik. Di antara sekian banyak

anies baswedan

Nasional 6 Mei 2023

Strategi Anies Baswedan dalam Meningkatkan Kondisi kerja dan Kesejahteraan Tenaga Kerja Indonesia

Anies Baswedan adalah politisi Indonesia terkemuka yang menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sejak 2017 . Lahir pada 7 Mei 1969 di

Peluang Kerja di Bali Selain Sektor Pariwisata

Sharing 29 Maret 2023

Peluang Kerja di Bali Selain Sektor Pariwisata

Boleh dibilang Bali merupakan salah satu pulau yang ekonomi dan bisnisnya terus berkembang di Indonesia. Nggak heran bila banyak orang tertarik untuk meniti

Berbagai Manfaat dari Fitur Platform SehatQ

Kesehatan 22 Jun 2020

Berbagai Manfaat dari Fitur Platform SehatQ

Saat ini tren gaya hidup di Indonesia sudah semakin tinggi terlihat dari semakin banyaknya restoran yang menyediakan menu sehat dan tingginya para peminat

melemahkan kpk

Nasional 16 Jan 2020

Rakyat Melihat dan Merasakan: Presiden Joko Widodo Melemahkan KPK

Dengan adanya Dewan Pengawas KPK, yang diangkat oleh presiden dengan perpres no 91 tahun 2019, menurut ICW, itu merupakan penghambat proses pemberantasan

Berita Terpopuler
Berita Terbaru
RajaKomen
Copyright © JalinKebersamaan.com 2025 - All rights reserved
Copyright © JalinKebersamaan.com 2025
All rights reserved