Rakyat Melihat dan Merasakan: Presiden Joko Widodo Melemahkan KPK

Dengan adanya Dewan Pengawas KPK, yang diangkat oleh presiden dengan perpres no 91 tahun 2019, menurut ICW, itu merupakan penghambat proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Sebab, Perpres itu mengatur tentang teknis kerja dari Dewan Pengawas KPK yang kita pandang merupakan penghambat utama kerja penindakan KPK di masa mendatang," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Kurnia menuturkan segala tindakan pro justisia KPK ke depan akan melambat karena mesti melalui izin Dewan Pengawas KPK. "Jadi, instrumen hukum apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah, sepanjang bukan Perpu KPK, penilaian kami tetap sama, yakni pemerintah memang ingin merusak sistem yang selama ini sudah berjalan baik di KPK," ujarnya.

Belum 1 bulan adanya Dewan Pengawas KPK, sudah membuat geger dunia pemberantasan korupsi, penggeledahan diumumkan dan dilakukan pekan depan.

KPK bergerak, menangkap Wahyu Setiawan yang diduga telah melakukan tindakan kurang etis, menerima Rp 900 juta dalam rangka meloloskan calon legislatif pergantian antar waktu dari PDI Perjuangan.

Kemudian KPK melakukan penggeledahan ke kantor KPU ruangan Wahyu Setiawan, setelah itu mau menggeledah kantor Hasto, Sekjen PDI-Perjuangan, karena dari informasi Wahyu Setiawan, menyatakan bekerjasama dengan Hasto Kristiyanto. Tetapi kantor PDIP tidak mau membuka, harus ada izin dari dewan pengawas KPK.

Kemudian sehari kemudian Dewan Pengawas KP mengumumkan bahwa penggeledahan dilakukan pekan depan.

Jika setiap penggeledahan dilakukan pengumuman dan dilakukan pekan selanjutnya tidak langsung sejak adanya informasi, maka dipastikan KPK tidak akan mendapatkan hasil. Wahyu Setiawan pun bisa lolos, karena tidak ada bukti dari pihak ke tiga.

Presiden beserta kalangan partai pemenang pemilu, sudah mempersiapkan tentang hal ini, KPK tidak akan bergerak melawan orang pemerintah, orang partai, karena akan kesulitan mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK.