
by M Rizal Fadillah
Penetapan tersangka kepada HRS dan lima orang lainnya adalah preseden. Artinya model kegiatan serupa yang berfokus pada adanya kerumunan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pilkada sangat potensial untuk menetapkan banyak tersangka. Salah satunya Pilkada Solo dimana Gibran bin Jokowi telah lakukan unjuk massa pendukung untuk berkerumun.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk kepada putera Presiden. Asas "equality before the law" berlaku universal. Karenanya tidak berbeda antara HRS dengan Gibran. Proses hukum Gibran dengan tuduhan sama kepada HRS. Tersangkakan Gibran dan orang sekitar yang ikut menentukan terjadinya kerumunan dalam melanggar protokol kesehatan.
Masyarakat berhak bertanya mengapa urusan Pilkada dibenarkan berkerumun ? Apakah karena dilakukan oleh pendukung dari kalangan partai politik ? Mengapa kerumunan di pasar-pasar tradisional masih dibolehkan, mengapa acara pernikahan di tempat lain dengan meski anjuran mengikuti protokol kesehatan tetap berkerumun juga tidak ditersangkakan ? Maksimum hanya ditegur.
Memang persoalan HRS bukan masalah hukum tetapi politik. Masalah represivitas penguasa dan keangkuhan politik. Nah kini dalam kasus proses politik maka hal yang membahayakan kesehatan masyarakat harus diberi sanksi pula. Gibran termasuk di dalamnya karena harus bertanggungjawab atas kerumunan para pendukung dalam kemenangannya.
Ketika ada pejabat beralasan bahwa kasus Gibran berada di bawah aturan UU Pilkada jadi berbeda dengan HRS. jika demikian yang menjadi alasan maka ini pembodohan namanya. Keduanya berada dalam kondisi yang sama yaitu pandemi Covid 19. Bahwa satu diatur UU Pilkada yang maka lainnya diatur oleh UU Perkawinan. Jika diberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai "Lex specialis" maka keduanya sama untuk perlakuan hukumnya. HRS ditersangkakan, maka Gibran juga tersangka !
Sebagai anak Presiden tentu tidak bisa dibedakan dan diringankan, malah seharusnya menjadi teladan dan diberatkan. Pelanggaran atas asas "equality before the law" adalah pelanggaran atas UUD 1945, artinya Presiden telah melanggar Konstitusi.
Hanya satu pilihan opsional untuk keadaan ini yaitu bebaskan HRS dari tuduhan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP atau segera tersangkakan dan proses hukum Gibran bin Jokowi. Apapun yang ditimpakan kepada HRS berlaku pula untuk Gibran.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 13 Desember 2020
Sharing 20 Jul 2024
Teknik Penempatan Keyword dalam Jasa Backlink
Dalam dunia digital marketing, Jasa Backlink menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan peringkat website di mesin pencari. Namun, teknik
Nasional 26 Agu 2021
ITB Stikom Ambon Kampus Terbaik Mampu Menghasilkan Tenaga Handal Di Bidangnya
Perkembangan dunia digital saat ini mendorong masyarakat untuk mengikuti arus tersebut. Sehingga tidak mengherankan jika dalam dunia pendidikan program studi
Pendidikan 11 Jun 2025
Tryout Online TNI Prediksi Soal: Persiapkan Diri Anda dengan Latihan Soal HOTS dan Analisis Jawaban
Dalam menghadapi tes masuk TNI, persiapan yang matang sangatlah penting. Salah satu cara efektif untuk mempersiapkan diri adalah dengan mengikuti Tryout Online
Nasional 1 Feb 2026
Sertifikasi Halal yang Mudah dan Terpercaya, Inovasi BPJPH di Era Kepemimpinan Babe Haikal
Sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan strategis bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. Selain memenuhi tuntutan syariah, sertifikasi halal juga
Sharing 13 Jun 2026
Toyota Yaris Cross 2026 Sistem Infotainment Terbaru yang Membawa Pengalaman Digital Lebih Baik
Perkembangan teknologi digital telah mengubah ekspektasi konsumen terhadap kendaraan modern. Jika sebelumnya mobil hanya dinilai berdasarkan performa, desain,
Sharing 4 Apr 2025
Badan Pertanahan Nasional Berkaitan dengan Pengelolaan dan Pengurusan Pertanahan di Indonesia
BPN Jakarta (Badan Pertanahan Nasional Jakarta) adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengurusan pertanahan di wilayah Jakarta.