
by M Rizal Fadillah
Penetapan tersangka kepada HRS dan lima orang lainnya adalah preseden. Artinya model kegiatan serupa yang berfokus pada adanya kerumunan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pilkada sangat potensial untuk menetapkan banyak tersangka. Salah satunya Pilkada Solo dimana Gibran bin Jokowi telah lakukan unjuk massa pendukung untuk berkerumun.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk kepada putera Presiden. Asas "equality before the law" berlaku universal. Karenanya tidak berbeda antara HRS dengan Gibran. Proses hukum Gibran dengan tuduhan sama kepada HRS. Tersangkakan Gibran dan orang sekitar yang ikut menentukan terjadinya kerumunan dalam melanggar protokol kesehatan.
Masyarakat berhak bertanya mengapa urusan Pilkada dibenarkan berkerumun ? Apakah karena dilakukan oleh pendukung dari kalangan partai politik ? Mengapa kerumunan di pasar-pasar tradisional masih dibolehkan, mengapa acara pernikahan di tempat lain dengan meski anjuran mengikuti protokol kesehatan tetap berkerumun juga tidak ditersangkakan ? Maksimum hanya ditegur.
Memang persoalan HRS bukan masalah hukum tetapi politik. Masalah represivitas penguasa dan keangkuhan politik. Nah kini dalam kasus proses politik maka hal yang membahayakan kesehatan masyarakat harus diberi sanksi pula. Gibran termasuk di dalamnya karena harus bertanggungjawab atas kerumunan para pendukung dalam kemenangannya.
Ketika ada pejabat beralasan bahwa kasus Gibran berada di bawah aturan UU Pilkada jadi berbeda dengan HRS. jika demikian yang menjadi alasan maka ini pembodohan namanya. Keduanya berada dalam kondisi yang sama yaitu pandemi Covid 19. Bahwa satu diatur UU Pilkada yang maka lainnya diatur oleh UU Perkawinan. Jika diberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai "Lex specialis" maka keduanya sama untuk perlakuan hukumnya. HRS ditersangkakan, maka Gibran juga tersangka !
Sebagai anak Presiden tentu tidak bisa dibedakan dan diringankan, malah seharusnya menjadi teladan dan diberatkan. Pelanggaran atas asas "equality before the law" adalah pelanggaran atas UUD 1945, artinya Presiden telah melanggar Konstitusi.
Hanya satu pilihan opsional untuk keadaan ini yaitu bebaskan HRS dari tuduhan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP atau segera tersangkakan dan proses hukum Gibran bin Jokowi. Apapun yang ditimpakan kepada HRS berlaku pula untuk Gibran.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 13 Desember 2020
Sharing 13 Agu 2022
Beberapa Tanda Dirimu adalah Prioritas Utamanya
Saat dekat dengan seseorang dan ada keinginan untuk menjalin hubungan yang lebih jauh, kadang kita masih ragu apakah kita benar-benar menjadi
Tips 21 Jun 2026
Jeep Grand Cherokee merupakan salah satu model SUV yang paling jelas menunjukkan transformasi besar dalam sejarah industri otomotif modern. Perjalanannya tidak
Kesehatan 19 Jan 2021
Manfaat Kesehatan Jahe Merah Salah Satunya Bagi Kesuburan Pria
Salah satu bahan herbal yang memiliki berbagai kandungan nutrisi yaitu jahe merah. Banyak orang memanfaatkan jahe sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan
Pendidikan 26 Maret 2025
Strategi Jitu Menaklukkan Soal Analogi TIU
Dalam dunia pendidikan, terutama dalam persiapan menghadapi ujian, pemahaman tentang soal-soal yang akan dihadapi sangatlah penting. Salah satu jenis soal yang
Sharing 27 Jun 2023
Jenis-jenis Furniture yang Dapat di-Custom
Mengkustomisasi furniture adalah proses yang memungkinkan anda untuk memiliki barang-barang furnitur yang sesuai dengan preferensi pribadi anda. Tujuan utama
Tips Sukses 13 Jan 2026
Kuliah Manajemen Bisnis Syariah di Bandung – Mulai Bisnis Sambil Kuliah di Universitas Masoem!
Di era digital dan ekonomi modern seperti sekarang, banyak generasi muda yang ingin lebih dari sekadar gelar sarjana. Mereka ingin kuliah sekaligus belajar