
by M Rizal Fadillah
Penetapan tersangka kepada HRS dan lima orang lainnya adalah preseden. Artinya model kegiatan serupa yang berfokus pada adanya kerumunan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pilkada sangat potensial untuk menetapkan banyak tersangka. Salah satunya Pilkada Solo dimana Gibran bin Jokowi telah lakukan unjuk massa pendukung untuk berkerumun.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk kepada putera Presiden. Asas "equality before the law" berlaku universal. Karenanya tidak berbeda antara HRS dengan Gibran. Proses hukum Gibran dengan tuduhan sama kepada HRS. Tersangkakan Gibran dan orang sekitar yang ikut menentukan terjadinya kerumunan dalam melanggar protokol kesehatan.
Masyarakat berhak bertanya mengapa urusan Pilkada dibenarkan berkerumun ? Apakah karena dilakukan oleh pendukung dari kalangan partai politik ? Mengapa kerumunan di pasar-pasar tradisional masih dibolehkan, mengapa acara pernikahan di tempat lain dengan meski anjuran mengikuti protokol kesehatan tetap berkerumun juga tidak ditersangkakan ? Maksimum hanya ditegur.
Memang persoalan HRS bukan masalah hukum tetapi politik. Masalah represivitas penguasa dan keangkuhan politik. Nah kini dalam kasus proses politik maka hal yang membahayakan kesehatan masyarakat harus diberi sanksi pula. Gibran termasuk di dalamnya karena harus bertanggungjawab atas kerumunan para pendukung dalam kemenangannya.
Ketika ada pejabat beralasan bahwa kasus Gibran berada di bawah aturan UU Pilkada jadi berbeda dengan HRS. jika demikian yang menjadi alasan maka ini pembodohan namanya. Keduanya berada dalam kondisi yang sama yaitu pandemi Covid 19. Bahwa satu diatur UU Pilkada yang maka lainnya diatur oleh UU Perkawinan. Jika diberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai "Lex specialis" maka keduanya sama untuk perlakuan hukumnya. HRS ditersangkakan, maka Gibran juga tersangka !
Sebagai anak Presiden tentu tidak bisa dibedakan dan diringankan, malah seharusnya menjadi teladan dan diberatkan. Pelanggaran atas asas "equality before the law" adalah pelanggaran atas UUD 1945, artinya Presiden telah melanggar Konstitusi.
Hanya satu pilihan opsional untuk keadaan ini yaitu bebaskan HRS dari tuduhan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP atau segera tersangkakan dan proses hukum Gibran bin Jokowi. Apapun yang ditimpakan kepada HRS berlaku pula untuk Gibran.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 13 Desember 2020
Platform Terbaik! Ikuti Tryout BUMN Gratis Terbaru 2025 Online di Tryout.id
Mencari platform tryout BUMN 2025 yang tepat bisa menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta yang ingin mengasah kemampuan dan bersiap menghadapi ujian
Pendidikan 13 Apr 2025
Update Terbaru TOEFL: Kelebihan dan Kekurangan Tes Online vs Offline
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) merupakan salah satu tes bahasa Inggris yang diakui secara internasional. Di tengah perkembangan teknologi, ada
Tips 4 Apr 2025
Tips Memilih Platform Digital Marketing yang Tepat untuk Bisnis Anda
Dalam era digital saat ini, pemasaran online menjadi salah satu strategi terpenting bagi setiap bisnis. Dengan berbagai platform digital yang tersedia, memilih
Sharing 30 Jun 2026
Bagaimana Cara Membuat Konten yang Relevan dengan Kebutuhan Emosional Audiens
Di tahun 2026 ini, persaingan untuk mendapatkan perhatian audiens tidak lagi sekadar tentang siapa yang memiliki informasi paling lengkap. Internet sudah
Tips Sukses 25 Apr 2026
Perkembangan media sosial sebagai ruang digital utama dalam interaksi masyarakat telah mengubah cara bisnis melakukan promosi. Jika sebelumnya promosi bersifat
Tips 9 Apr 2025
Pentingnya Backlink Berkualitas dalam Meningkatkan Peringkat Website di Google
Dalam dunia digital yang semakin kompetitif saat ini, setiap pemilik website tentu ingin menempatkan situsnya di halaman pertama hasil pencarian Google. Salah