
by M Rizal Fadillah
Penetapan tersangka kepada HRS dan lima orang lainnya adalah preseden. Artinya model kegiatan serupa yang berfokus pada adanya kerumunan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pilkada sangat potensial untuk menetapkan banyak tersangka. Salah satunya Pilkada Solo dimana Gibran bin Jokowi telah lakukan unjuk massa pendukung untuk berkerumun.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk kepada putera Presiden. Asas "equality before the law" berlaku universal. Karenanya tidak berbeda antara HRS dengan Gibran. Proses hukum Gibran dengan tuduhan sama kepada HRS. Tersangkakan Gibran dan orang sekitar yang ikut menentukan terjadinya kerumunan dalam melanggar protokol kesehatan.
Masyarakat berhak bertanya mengapa urusan Pilkada dibenarkan berkerumun ? Apakah karena dilakukan oleh pendukung dari kalangan partai politik ? Mengapa kerumunan di pasar-pasar tradisional masih dibolehkan, mengapa acara pernikahan di tempat lain dengan meski anjuran mengikuti protokol kesehatan tetap berkerumun juga tidak ditersangkakan ? Maksimum hanya ditegur.
Memang persoalan HRS bukan masalah hukum tetapi politik. Masalah represivitas penguasa dan keangkuhan politik. Nah kini dalam kasus proses politik maka hal yang membahayakan kesehatan masyarakat harus diberi sanksi pula. Gibran termasuk di dalamnya karena harus bertanggungjawab atas kerumunan para pendukung dalam kemenangannya.
Ketika ada pejabat beralasan bahwa kasus Gibran berada di bawah aturan UU Pilkada jadi berbeda dengan HRS. jika demikian yang menjadi alasan maka ini pembodohan namanya. Keduanya berada dalam kondisi yang sama yaitu pandemi Covid 19. Bahwa satu diatur UU Pilkada yang maka lainnya diatur oleh UU Perkawinan. Jika diberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai "Lex specialis" maka keduanya sama untuk perlakuan hukumnya. HRS ditersangkakan, maka Gibran juga tersangka !
Sebagai anak Presiden tentu tidak bisa dibedakan dan diringankan, malah seharusnya menjadi teladan dan diberatkan. Pelanggaran atas asas "equality before the law" adalah pelanggaran atas UUD 1945, artinya Presiden telah melanggar Konstitusi.
Hanya satu pilihan opsional untuk keadaan ini yaitu bebaskan HRS dari tuduhan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP atau segera tersangkakan dan proses hukum Gibran bin Jokowi. Apapun yang ditimpakan kepada HRS berlaku pula untuk Gibran.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 13 Desember 2020
Nasional 9 Apr 2025
Mediabicara Menghadirkan Informasi Terpercaya untuk Masyarakat Indonesia
Kata media memiliki banyak makna yang tersirat tergantung pada konteks penggunaannya, namun secara umum. Dapat berarti perantara atau saluran penyampaian
Pendidikan 4 Des 2024
Strategi Efektif Mengajarkan Bahasa Inggris kepada Siswa di Boarding School Tingkat SMA
Mengajarkan Bahasa Inggris kepada siswa di tingkat SMA, khususnya di Boarding School, dapat menjadi tugas yang menantang. Siswa di Boarding School Al Masoem
Sharing 21 Jan 2026
Jual Beli Smartphone dan Aksesoris dengan Promo Smartphone Terbaik di Era Digital
Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kebutuhan akan smartphone dan aksesoris pendukungnya terus meningkat. Saat ini, jual beli smartphone dan
Tips 15 Mei 2025
Strategi Cerdas Meningkatkan SEO Anda: Menggunakan Artikel Tamu untuk Backlink
Dalam dunia pemasaran digital, backlink memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan peringkat situs web di mesin pencari. Salah satu metode yang
Tips Sukses 1 Sep 2023
Mengapa Digital Marketing Agency Sangat Penting Bagi Bisnis
Dalam menjalankan bisnis, Anda perlu memiliki strategi pemasaran salah satunya menggunakan jasa digital agency atau digital marketing agency. Platform digital
Tips 7 Feb 2026
Akselerasi Popularitas Digital: Analisis Teknik Instan Agar Postingan IG Banyak yang Like
Dalam dinamika media sosial yang bergerak dengan kecepatan cahaya, waktu adalah variabel yang paling berharga. Banyak pengguna, mulai dari pemilik usaha kecil