by M Rizal Fadillah
Penetapan tersangka kepada HRS dan lima orang lainnya adalah preseden. Artinya model kegiatan serupa yang berfokus pada adanya kerumunan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pilkada sangat potensial untuk menetapkan banyak tersangka. Salah satunya Pilkada Solo dimana Gibran bin Jokowi telah lakukan unjuk massa pendukung untuk berkerumun.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk kepada putera Presiden. Asas "equality before the law" berlaku universal. Karenanya tidak berbeda antara HRS dengan Gibran. Proses hukum Gibran dengan tuduhan sama kepada HRS. Tersangkakan Gibran dan orang sekitar yang ikut menentukan terjadinya kerumunan dalam melanggar protokol kesehatan.
Masyarakat berhak bertanya mengapa urusan Pilkada dibenarkan berkerumun ? Apakah karena dilakukan oleh pendukung dari kalangan partai politik ? Mengapa kerumunan di pasar-pasar tradisional masih dibolehkan, mengapa acara pernikahan di tempat lain dengan meski anjuran mengikuti protokol kesehatan tetap berkerumun juga tidak ditersangkakan ? Maksimum hanya ditegur.
Memang persoalan HRS bukan masalah hukum tetapi politik. Masalah represivitas penguasa dan keangkuhan politik. Nah kini dalam kasus proses politik maka hal yang membahayakan kesehatan masyarakat harus diberi sanksi pula. Gibran termasuk di dalamnya karena harus bertanggungjawab atas kerumunan para pendukung dalam kemenangannya.
Ketika ada pejabat beralasan bahwa kasus Gibran berada di bawah aturan UU Pilkada jadi berbeda dengan HRS. jika demikian yang menjadi alasan maka ini pembodohan namanya. Keduanya berada dalam kondisi yang sama yaitu pandemi Covid 19. Bahwa satu diatur UU Pilkada yang maka lainnya diatur oleh UU Perkawinan. Jika diberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai "Lex specialis" maka keduanya sama untuk perlakuan hukumnya. HRS ditersangkakan, maka Gibran juga tersangka !
Sebagai anak Presiden tentu tidak bisa dibedakan dan diringankan, malah seharusnya menjadi teladan dan diberatkan. Pelanggaran atas asas "equality before the law" adalah pelanggaran atas UUD 1945, artinya Presiden telah melanggar Konstitusi.
Hanya satu pilihan opsional untuk keadaan ini yaitu bebaskan HRS dari tuduhan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP atau segera tersangkakan dan proses hukum Gibran bin Jokowi. Apapun yang ditimpakan kepada HRS berlaku pula untuk Gibran.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 13 Desember 2020
Pendidikan 27 Maret 2025
Apa Itu Tes TOEFL? Jenis-Jenis dan Perbedaannya
TOEFL, atau Test of English as a Foreign Language, adalah salah satu ujian bahasa Inggris yang paling terkenal dan banyak digunakan di seluruh dunia. Tes ini
Entertainment 12 Mei 2024
Kabar Pernikahan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Ditanggapi Rizky Febian
Pernikahan Thariq Halilintar dengan Aaliyah Massaid baru-baru ini menjadi sorotan media sosial. Pasangan ini memutuskan untuk mengikat janji suci mereka dalam
Pendidikan 2 Agu 2024
Mengapa Gelombang 1 PPDB Al Masoem 2025 Menawarkan Biaya yang Lebih Murah?
Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia resmi dijalankan dengan sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) yang mengatur proses penerimaan siswa baru di
Pendidikan 15 Apr 2025
Pendaftaran Online CASN: Tips Menghindari Kesalahan Umum Saat Mendaftar
Pendaftaran online CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) adalah langkah penting bagi banyak orang yang ingin berkarir di sektor pemerintahan. Proses ini tidak
Tips 15 Jun 2024
Ini Cara Menyimpan Tempe agar Tidak Cepat Busuk dan Asam
Tempe sudah menjadi salah satu bahan makanan yang disukai banyak orang Indonesia. Harganya relatif murah dan bisa didapatkan setiap hari di pasar. Olahan
Tips 23 Jun 2025
Strategi Iklan Berbayar Jasa Sosmed: Meningkatkan Visibilitas dan Engagement
Dalam dunia pemasaran digital, Strategi iklan berbayar jasa sosmed menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan visibilitas merek dan menarik