
by M Rizal Fadillah
Penetapan tersangka kepada HRS dan lima orang lainnya adalah preseden. Artinya model kegiatan serupa yang berfokus pada adanya kerumunan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pilkada sangat potensial untuk menetapkan banyak tersangka. Salah satunya Pilkada Solo dimana Gibran bin Jokowi telah lakukan unjuk massa pendukung untuk berkerumun.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk kepada putera Presiden. Asas "equality before the law" berlaku universal. Karenanya tidak berbeda antara HRS dengan Gibran. Proses hukum Gibran dengan tuduhan sama kepada HRS. Tersangkakan Gibran dan orang sekitar yang ikut menentukan terjadinya kerumunan dalam melanggar protokol kesehatan.
Masyarakat berhak bertanya mengapa urusan Pilkada dibenarkan berkerumun ? Apakah karena dilakukan oleh pendukung dari kalangan partai politik ? Mengapa kerumunan di pasar-pasar tradisional masih dibolehkan, mengapa acara pernikahan di tempat lain dengan meski anjuran mengikuti protokol kesehatan tetap berkerumun juga tidak ditersangkakan ? Maksimum hanya ditegur.
Memang persoalan HRS bukan masalah hukum tetapi politik. Masalah represivitas penguasa dan keangkuhan politik. Nah kini dalam kasus proses politik maka hal yang membahayakan kesehatan masyarakat harus diberi sanksi pula. Gibran termasuk di dalamnya karena harus bertanggungjawab atas kerumunan para pendukung dalam kemenangannya.
Ketika ada pejabat beralasan bahwa kasus Gibran berada di bawah aturan UU Pilkada jadi berbeda dengan HRS. jika demikian yang menjadi alasan maka ini pembodohan namanya. Keduanya berada dalam kondisi yang sama yaitu pandemi Covid 19. Bahwa satu diatur UU Pilkada yang maka lainnya diatur oleh UU Perkawinan. Jika diberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai "Lex specialis" maka keduanya sama untuk perlakuan hukumnya. HRS ditersangkakan, maka Gibran juga tersangka !
Sebagai anak Presiden tentu tidak bisa dibedakan dan diringankan, malah seharusnya menjadi teladan dan diberatkan. Pelanggaran atas asas "equality before the law" adalah pelanggaran atas UUD 1945, artinya Presiden telah melanggar Konstitusi.
Hanya satu pilihan opsional untuk keadaan ini yaitu bebaskan HRS dari tuduhan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP atau segera tersangkakan dan proses hukum Gibran bin Jokowi. Apapun yang ditimpakan kepada HRS berlaku pula untuk Gibran.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 13 Desember 2020
Kecantikan 22 Sep 2026
Tips Kecantikan Alami untuk Kulit Sehat dan Tampak Segar Setiap Hari
Memiliki kulit sehat dan tampak segar tidak selalu harus menggunakan banyak produk kecantikan. Perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu
Pendidikan 7 Maret 2025
Bimbel Online SMP: Solusi Efektif bagi Siswa dengan Jadwal Padat
Di era digital yang semakin maju, bimbingan belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas fisik. Bimbel online SMP muncul sebagai salah satu solusi efektif
Pendidikan 21 Apr 2025
Program Studi di STPN: Manajemen Keuangan dan Prospek Karir
Sekolah Tinggi Pembangunan Nasional atau STPN adalah salah satu institusi pendidikan tinggi yang terkemuka di Indonesia, menyediakan berbagai program studi
Bisnis 11 Apr 2025
Tips Mudah Naikkan View Tanpa Ribet, Cukup Pakai Jasa Ini!
Di era digital saat ini, popularitas konten sangat ditentukan oleh jumlah view yang dikumpulkan. Baik untuk media sosial, blog, atau platform video, cara
Tips Sukses 12 Des 2025
Penerapan Internet Marketing 2026 sebagai Kunci Transformasi Bisnis di Era Digital
Pemanfaatan strategi digital kini memasuki babak baru. Internet Marketing 2026 muncul sebagai pendekatan yang lebih matang, terintegrasi, dan berbasis
Sharing 21 Mei 2022
Beberapa Lapangan Sepakbola Unik dari Berbagai Negara
Lapangan sepak bola bukan hanya sekedar sebuah tempat untuk berolahraga dan pertandingan besar. Tak jarang, lapangan sepak bola juga menjadi ikon