
by M Rizal Fadillah
Penetapan tersangka kepada HRS dan lima orang lainnya adalah preseden. Artinya model kegiatan serupa yang berfokus pada adanya kerumunan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pilkada sangat potensial untuk menetapkan banyak tersangka. Salah satunya Pilkada Solo dimana Gibran bin Jokowi telah lakukan unjuk massa pendukung untuk berkerumun.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk kepada putera Presiden. Asas "equality before the law" berlaku universal. Karenanya tidak berbeda antara HRS dengan Gibran. Proses hukum Gibran dengan tuduhan sama kepada HRS. Tersangkakan Gibran dan orang sekitar yang ikut menentukan terjadinya kerumunan dalam melanggar protokol kesehatan.
Masyarakat berhak bertanya mengapa urusan Pilkada dibenarkan berkerumun ? Apakah karena dilakukan oleh pendukung dari kalangan partai politik ? Mengapa kerumunan di pasar-pasar tradisional masih dibolehkan, mengapa acara pernikahan di tempat lain dengan meski anjuran mengikuti protokol kesehatan tetap berkerumun juga tidak ditersangkakan ? Maksimum hanya ditegur.
Memang persoalan HRS bukan masalah hukum tetapi politik. Masalah represivitas penguasa dan keangkuhan politik. Nah kini dalam kasus proses politik maka hal yang membahayakan kesehatan masyarakat harus diberi sanksi pula. Gibran termasuk di dalamnya karena harus bertanggungjawab atas kerumunan para pendukung dalam kemenangannya.
Ketika ada pejabat beralasan bahwa kasus Gibran berada di bawah aturan UU Pilkada jadi berbeda dengan HRS. jika demikian yang menjadi alasan maka ini pembodohan namanya. Keduanya berada dalam kondisi yang sama yaitu pandemi Covid 19. Bahwa satu diatur UU Pilkada yang maka lainnya diatur oleh UU Perkawinan. Jika diberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai "Lex specialis" maka keduanya sama untuk perlakuan hukumnya. HRS ditersangkakan, maka Gibran juga tersangka !
Sebagai anak Presiden tentu tidak bisa dibedakan dan diringankan, malah seharusnya menjadi teladan dan diberatkan. Pelanggaran atas asas "equality before the law" adalah pelanggaran atas UUD 1945, artinya Presiden telah melanggar Konstitusi.
Hanya satu pilihan opsional untuk keadaan ini yaitu bebaskan HRS dari tuduhan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP atau segera tersangkakan dan proses hukum Gibran bin Jokowi. Apapun yang ditimpakan kepada HRS berlaku pula untuk Gibran.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 13 Desember 2020
Sharing 18 Jun 2024
Inilah Beberapa Tugas Ahli Farmasi
Menjadi seorang ahli farmasi memainkan peran penting dalam sistem kesehatan, tidak hanya bertanggung jawab untuk menyediakan obat-obatan kepada pasien. Selain
Tips 2 Apr 2026
Mengapa Like dari Akun Instagram Indonesia Asli Lebih Unggul untuk Algoritma Lokal
Dalam strategi pemasaran digital yang berfokus pada pasar domestik, relevansi geografis dan budaya memegang peranan yang sangat vital dalam menentukan
Tips Sukses 26 Jan 2026
Mengelola Persepsi Masyarakat: Strategi Komunikasi untuk Menangkan Opini Publik
Dalam lanskap komunikasi modern, opini publik menjadi faktor penentu yang tidak dapat diabaikan. Arus informasi yang masif, cepat, dan berulang membuat
Sharing 10 Agu 2026
Pepes Buli Buli, Oleh-oleh Khas Wakatobi yang Segar, Gurih, Sehat dan Bergizi Tinggi
Kekayaan laut Wakatobi, Sulawesi Tenggara, merupakan berkah bagi masyarakat setempat. Beragam jenis biota laut hingga ikan-ikan segar bisa diperoleh dengan
Sharing 27 Apr 2022
Mengapa Kuliah Data Science Menjanjikan
Sudahkah kamu mengenal tentang program studi sains data atau yang juga dikenal dengan program studi data science? Mungkin sebelumnya program studi data science
Nasional 1 Feb 2026
Sertifikasi Halal yang Mudah dan Terpercaya, Inovasi BPJPH di Era Kepemimpinan Babe Haikal
Sertifikasi halal kini menjadi kebutuhan strategis bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. Selain memenuhi tuntutan syariah, sertifikasi halal juga