
by M Rizal Fadillah
Penetapan tersangka kepada HRS dan lima orang lainnya adalah preseden. Artinya model kegiatan serupa yang berfokus pada adanya kerumunan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pilkada sangat potensial untuk menetapkan banyak tersangka. Salah satunya Pilkada Solo dimana Gibran bin Jokowi telah lakukan unjuk massa pendukung untuk berkerumun.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk kepada putera Presiden. Asas "equality before the law" berlaku universal. Karenanya tidak berbeda antara HRS dengan Gibran. Proses hukum Gibran dengan tuduhan sama kepada HRS. Tersangkakan Gibran dan orang sekitar yang ikut menentukan terjadinya kerumunan dalam melanggar protokol kesehatan.
Masyarakat berhak bertanya mengapa urusan Pilkada dibenarkan berkerumun ? Apakah karena dilakukan oleh pendukung dari kalangan partai politik ? Mengapa kerumunan di pasar-pasar tradisional masih dibolehkan, mengapa acara pernikahan di tempat lain dengan meski anjuran mengikuti protokol kesehatan tetap berkerumun juga tidak ditersangkakan ? Maksimum hanya ditegur.
Memang persoalan HRS bukan masalah hukum tetapi politik. Masalah represivitas penguasa dan keangkuhan politik. Nah kini dalam kasus proses politik maka hal yang membahayakan kesehatan masyarakat harus diberi sanksi pula. Gibran termasuk di dalamnya karena harus bertanggungjawab atas kerumunan para pendukung dalam kemenangannya.
Ketika ada pejabat beralasan bahwa kasus Gibran berada di bawah aturan UU Pilkada jadi berbeda dengan HRS. jika demikian yang menjadi alasan maka ini pembodohan namanya. Keduanya berada dalam kondisi yang sama yaitu pandemi Covid 19. Bahwa satu diatur UU Pilkada yang maka lainnya diatur oleh UU Perkawinan. Jika diberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai "Lex specialis" maka keduanya sama untuk perlakuan hukumnya. HRS ditersangkakan, maka Gibran juga tersangka !
Sebagai anak Presiden tentu tidak bisa dibedakan dan diringankan, malah seharusnya menjadi teladan dan diberatkan. Pelanggaran atas asas "equality before the law" adalah pelanggaran atas UUD 1945, artinya Presiden telah melanggar Konstitusi.
Hanya satu pilihan opsional untuk keadaan ini yaitu bebaskan HRS dari tuduhan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP atau segera tersangkakan dan proses hukum Gibran bin Jokowi. Apapun yang ditimpakan kepada HRS berlaku pula untuk Gibran.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 13 Desember 2020
Tips 22 Maret 2025
Rahasia Algoritma Google dan Backlink: Apa yang Sebenarnya Diinginkan Google?
Di era digital saat ini, menjadi peringkat teratas di hasil pencarian Google adalah impian bagi banyak pemilik situs web dan pemasar digital. Namun, untuk
Nasional 21 Jul 2020
5 Tips Agar Bisa Mendapat Rumah Impian
Memiliki rumah merupakan salah satu dambaan semua orang. Namun, sayangnya masih banyak orang yang belum mengetahui cara mendapatkan rumah yang sesuai dengan
Tips Sukses 11 Feb 2026
Langkah Sederhana Menerapkan Tips dan Trik Strategi Digital Marketing untuk Meningkatkan Penjualan
Dalam ekosistem bisnis digital saat ini, tips dan trik strategi digital marketing untuk meningkatkan penjualan menjadi faktor penting bagi keberhasilan bisnis
Tips 11 Apr 2026
Perubahan eksterior Honda Civic generasi 12 dibandingkan generasi 11
Evolusi desain dalam industri otomotif sering kali mencerminkan perubahan filosofi sebuah merek dalam menanggapi dinamika pasar dan kemajuan teknologi yang
Kecantikan 12 Jul 2018
Jenis Buah-buahan Yang Bisa Digunakan Untuk Perawatan Kulit Jerawat
Munculnya jerawat pada wajah terlebih jika dalam jumlah yang banyak akan sangat mengganggu penampilan dan tidak jarang membuat orang menjadi stress.
Pendidikan 19 Apr 2025
Mengungkap Biaya Pendidikan POLRI yang Harus Disiapkan Calon Prajurit
Menjadi seorang prajurit POLRI adalah impian banyak orang, tetapi sebelum menggapai cita-cita tersebut, calon prajurit harus mempersiapkan berbagai hal, salah