
by M Rizal Fadillah
Penetapan tersangka kepada HRS dan lima orang lainnya adalah preseden. Artinya model kegiatan serupa yang berfokus pada adanya kerumunan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pilkada sangat potensial untuk menetapkan banyak tersangka. Salah satunya Pilkada Solo dimana Gibran bin Jokowi telah lakukan unjuk massa pendukung untuk berkerumun.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk kepada putera Presiden. Asas "equality before the law" berlaku universal. Karenanya tidak berbeda antara HRS dengan Gibran. Proses hukum Gibran dengan tuduhan sama kepada HRS. Tersangkakan Gibran dan orang sekitar yang ikut menentukan terjadinya kerumunan dalam melanggar protokol kesehatan.
Masyarakat berhak bertanya mengapa urusan Pilkada dibenarkan berkerumun ? Apakah karena dilakukan oleh pendukung dari kalangan partai politik ? Mengapa kerumunan di pasar-pasar tradisional masih dibolehkan, mengapa acara pernikahan di tempat lain dengan meski anjuran mengikuti protokol kesehatan tetap berkerumun juga tidak ditersangkakan ? Maksimum hanya ditegur.
Memang persoalan HRS bukan masalah hukum tetapi politik. Masalah represivitas penguasa dan keangkuhan politik. Nah kini dalam kasus proses politik maka hal yang membahayakan kesehatan masyarakat harus diberi sanksi pula. Gibran termasuk di dalamnya karena harus bertanggungjawab atas kerumunan para pendukung dalam kemenangannya.
Ketika ada pejabat beralasan bahwa kasus Gibran berada di bawah aturan UU Pilkada jadi berbeda dengan HRS. jika demikian yang menjadi alasan maka ini pembodohan namanya. Keduanya berada dalam kondisi yang sama yaitu pandemi Covid 19. Bahwa satu diatur UU Pilkada yang maka lainnya diatur oleh UU Perkawinan. Jika diberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai "Lex specialis" maka keduanya sama untuk perlakuan hukumnya. HRS ditersangkakan, maka Gibran juga tersangka !
Sebagai anak Presiden tentu tidak bisa dibedakan dan diringankan, malah seharusnya menjadi teladan dan diberatkan. Pelanggaran atas asas "equality before the law" adalah pelanggaran atas UUD 1945, artinya Presiden telah melanggar Konstitusi.
Hanya satu pilihan opsional untuk keadaan ini yaitu bebaskan HRS dari tuduhan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP atau segera tersangkakan dan proses hukum Gibran bin Jokowi. Apapun yang ditimpakan kepada HRS berlaku pula untuk Gibran.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 13 Desember 2020
Tips 12 Feb 2017
Tips Memutihkan Gigi Secara Alami dengan Buah
Tips Memutihkan Gigi Secara Alami dengan Buah- Senyuman merupakan salah satu cara untuk mencairkan suasana dan membagi energi positif untuk orang lain. Namun,
Tips Sukses 16 Apr 2025
Kampanye Pemilu Lebih Efektif Berkat Media Sosial? Ini Buktinya!
Di era digital saat ini, kampanye pemilu telah bertransformasi dengan pesat berkat kehadiran media sosial. Kampanye digital menjadi salah satu strategi
Tips 22 Jun 2026
Biaya Pajak Tahunan Mercedes dan Pengaruhnya terhadap Total Cost of Ownership di Indonesia
Keputusan memiliki kendaraan premium pada era modern semakin dipengaruhi oleh pendekatan finansial yang lebih menyeluruh. Konsumen tidak lagi hanya
Kecantikan 25 Maret 2025
Cara Merawat Kecantikan Wajah di Malam Hari
Cara Merawat Kecantikan Wajah di Malam Hari.Malam hari adalah saat yang tepat untuk merawat dan menjaga kecantikan wajahmu setelah beraktifitas seharian di
Sharing 27 Feb 2025
Perjalanan Kreativitas Lisa Marie Basile dalam Berbagai Karyanya
Lisa Marie Basile, seorang penyair, penulis non-fiksi, editor, dan pendongeng asal Amerika Serikat. Karya-karyanya sering mengeksplorasi tema-tema seperti
Sharing 19 Nov 2023
Raja Emas Indonesia Mitra Terpercaya untuk Jual Beli Emas
Sudah sejak lama emas diakui sebagai investasi yang aman serta bernilai tinggi. Dan selain itu juga perhiasan emas telah menjadi bagian penting dari kekayaan