
by M Rizal Fadillah
Penetapan tersangka kepada HRS dan lima orang lainnya adalah preseden. Artinya model kegiatan serupa yang berfokus pada adanya kerumunan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pilkada sangat potensial untuk menetapkan banyak tersangka. Salah satunya Pilkada Solo dimana Gibran bin Jokowi telah lakukan unjuk massa pendukung untuk berkerumun.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk kepada putera Presiden. Asas "equality before the law" berlaku universal. Karenanya tidak berbeda antara HRS dengan Gibran. Proses hukum Gibran dengan tuduhan sama kepada HRS. Tersangkakan Gibran dan orang sekitar yang ikut menentukan terjadinya kerumunan dalam melanggar protokol kesehatan.
Masyarakat berhak bertanya mengapa urusan Pilkada dibenarkan berkerumun ? Apakah karena dilakukan oleh pendukung dari kalangan partai politik ? Mengapa kerumunan di pasar-pasar tradisional masih dibolehkan, mengapa acara pernikahan di tempat lain dengan meski anjuran mengikuti protokol kesehatan tetap berkerumun juga tidak ditersangkakan ? Maksimum hanya ditegur.
Memang persoalan HRS bukan masalah hukum tetapi politik. Masalah represivitas penguasa dan keangkuhan politik. Nah kini dalam kasus proses politik maka hal yang membahayakan kesehatan masyarakat harus diberi sanksi pula. Gibran termasuk di dalamnya karena harus bertanggungjawab atas kerumunan para pendukung dalam kemenangannya.
Ketika ada pejabat beralasan bahwa kasus Gibran berada di bawah aturan UU Pilkada jadi berbeda dengan HRS. jika demikian yang menjadi alasan maka ini pembodohan namanya. Keduanya berada dalam kondisi yang sama yaitu pandemi Covid 19. Bahwa satu diatur UU Pilkada yang maka lainnya diatur oleh UU Perkawinan. Jika diberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai "Lex specialis" maka keduanya sama untuk perlakuan hukumnya. HRS ditersangkakan, maka Gibran juga tersangka !
Sebagai anak Presiden tentu tidak bisa dibedakan dan diringankan, malah seharusnya menjadi teladan dan diberatkan. Pelanggaran atas asas "equality before the law" adalah pelanggaran atas UUD 1945, artinya Presiden telah melanggar Konstitusi.
Hanya satu pilihan opsional untuk keadaan ini yaitu bebaskan HRS dari tuduhan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP atau segera tersangkakan dan proses hukum Gibran bin Jokowi. Apapun yang ditimpakan kepada HRS berlaku pula untuk Gibran.
*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.
Bandung, 13 Desember 2020
Pendidikan 28 Agu 2023
Inovasi Teknologi untuk Pengelolaan Kampus yang Efisien
Pengelolaan kampus yang efisien adalah faktor penting dalam menjaga operasional yang lancar dan lingkungan belajar yang produktif. Dalam era di mana teknologi
Kesehatan 15 Sep 2017
Konsumsi Makanan Ini untuk Melancarkan BAB Secara Alami
Konsumsi Makanan Ini untuk Melancarkan BAB Secara Alami -�Sulit buang air besar atau BAB tentunya akan mengganggu aktivitas. Untuk mengatasi masalah ini,
Pendidikan 28 Apr 2025
Rekomendasi Prodi Terbaik SNBT 2026, Cocok untuk Masa Depan Cerah!
Menyongsong tahun 2026, persiapan untuk memasuki dunia perkuliahan lewat Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) semakin penting. Program studi populer SNBT yang
Sharing 9 Feb 2022
Herbal Serai Wangi Untuk Pereda Nyeri
Daun dari tanaman atau pun pohon yang berbuah memiliki nilai lebih jika dipergunakan untuk kesehatan, pengobatan dan mencegah penyakit. Salah satunya
Pendidikan 29 Nov 2025
Apakah mungkin Jurusan Teknik Industri di Universitas Bandung yang menawarkan biaya terjangkau dapat menjamin kualitas pendidikan yang setara dengan kampus
Sharing 1 Sep 2026
Nyeri pinggang sering dirasakan baik oleh kaum muda maupun kaum tua karena gaya hidup yang salah. Penyebab nyeri pinggang ini dapat disebabkan oleh beberapa