Anies Baswedan Dorong Penetapan Bencana Nasional demi Percepatan Pemulihan

Anies Baswedan menilai rangkaian banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mencapai tingkat kedaruratan yang membutuhkan keputusan strategis dari pemerintah pusat. Ia mendorong agar pemerintah segera menetapkan Bencana Nasional Aceh sebagai langkah krusial untuk memastikan penanganan yang lebih terkoordinasi, cepat, dan menyeluruh. Dorongan ini disampaikan setelah Anies melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak dan menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam lawatannya, Anies mendatangi beberapa titik bencana seperti Aceh Tamiang, Kabupaten Langkat, hingga Kota Padang. Ia menyaksikan langsung kerusakan rumah warga, terputusnya akses jalan, serta lumpuhnya fasilitas publik. Di pengungsian, Anies berbincang dengan warga yang kehilangan tempat tinggal, mendengar cerita anak-anak yang belum kembali bersekolah, serta menyimak keluhan para orang tua yang mata pencahariannya terhenti akibat sawah, kebun, dan usaha kecil yang rusak.

Menurut Anies, temuan di lapangan memperlihatkan skala dampak yang tidak ringan. Luas wilayah terdampak, jumlah korban, serta kerusakan infrastruktur menunjukkan bahwa bencana ini tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa. Kapasitas pemerintah daerah, meski telah bekerja maksimal, memiliki keterbatasan dalam menghadapi situasi sebesar ini.

“Kalau kita melihat langsung kondisinya, ini bukan bencana kecil. Dampaknya luas dan dalam. Negara perlu hadir lebih kuat melalui penetapan bencana nasional,” ujar Anies.

Ia menekankan bahwa penetapan Bencana Nasional Aceh bukan sekadar penamaan administratif. Status tersebut memiliki implikasi kebijakan yang signifikan karena membuka ruang mobilisasi sumber daya nasional. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran lebih besar, mengerahkan personel lintas kementerian dan lembaga, serta mengoordinasikan dukungan TNI dan instansi terkait secara lebih efektif.

Anies menjelaskan, salah satu manfaat langsung dari status bencana nasional adalah percepatan distribusi bantuan. Logistik penting seperti pangan, air bersih, obat-obatan, tenda, dan perlengkapan darurat lainnya dapat disalurkan dalam jumlah besar dan merata. Selain itu, pengerahan alat berat untuk membersihkan material longsor dan membuka jalur transportasi yang terputus dapat dilakukan tanpa hambatan birokrasi yang berlarut.

Ia juga menyoroti aspek layanan kesehatan dan dukungan psikososial. Menurutnya, korban bencana tidak hanya membutuhkan bantuan fisik, tetapi juga pendampingan mental, terutama bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Penanganan yang komprehensif sejak fase awal dinilai penting untuk mencegah dampak sosial yang berkepanjangan.

Lebih jauh, Anies menilai penetapan Bencana Nasional Aceh sangat menentukan keberhasilan pemulihan jangka menengah dan panjang. Program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dirancang secara terpadu, mulai dari pembangunan kembali rumah warga, perbaikan sekolah dan fasilitas kesehatan, hingga pemulihan infrastruktur strategis seperti jalan dan jembatan. Dengan koordinasi nasional, proses pemulihan diharapkan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dampak ekonomi menjadi perhatian berikutnya. Banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan akibat rusaknya lahan pertanian, perikanan, dan usaha kecil. Anies mendorong adanya program pemulihan ekonomi yang terstruktur, seperti bantuan modal usaha, dukungan bagi petani dan nelayan, serta program padat karya untuk membuka lapangan pekerjaan sementara. Langkah ini dipandang penting agar masyarakat dapat bangkit dan kembali mandiri.

Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi tumpang tindih kewenangan atau risiko penyalahgunaan anggaran, Anies menyatakan bahwa solusi terbaik adalah penguatan tata kelola. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik harus menjadi prinsip utama sejak awal pelaksanaan kebijakan. Menurutnya, menunda penetapan status nasional justru berisiko memperlambat bantuan yang sangat dibutuhkan warga.

“Pengawasan harus diperkuat, bukan bantuan yang ditahan. Status bencana nasional harus diiringi tata kelola yang bersih dan terbuka,” tegasnya.

Bagi Anies, penetapan Bencana Nasional Aceh juga memiliki makna simbolik yang penting. Keputusan tersebut menunjukkan keberanian negara untuk mengakui besarnya penderitaan warganya dan keseriusan untuk hadir secara nyata di tengah krisis. Dalam pandangannya, negara tidak boleh setengah-setengah ketika rakyat berada dalam kondisi paling rentan.

Ia menambahkan bahwa meskipun bencana telah berlangsung beberapa waktu, keputusan penetapan status nasional tetap relevan. Proses pemulihan diperkirakan membutuhkan waktu panjang, bahkan hingga satu atau dua tahun ke depan. Karena itu, keputusan hari ini akan menentukan seberapa kuat dan konsisten dukungan negara dalam membantu masyarakat bangkit.

Menutup pernyataannya, Anies mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, hingga warga sipil, untuk bersama-sama mengawal penanganan bencana secara transparan dan bertanggung jawab. Ia berharap, melalui penetapan Bencana Nasional Aceh, masyarakat terdampak tidak hanya menerima bantuan darurat, tetapi juga memperoleh kepastian pemulihan yang berkelanjutan dan berkeadilan.