Prof Didin: Pilpres Era Jokowi Munculkan Gejala Otoritarianisme Baru

Pemilihan umum presiden 2024 telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah indikasi otoritarianisme yang muncul di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menjadi perhatian serius bagi kalangan ahli politik dan masyarakat. Profesor Didin Arisar sebagai salah satu pakar politik di Indonesia menyoroti gejala-gejala otoritarianisme baru yang muncul dalam periode tersebut.

Prof Didin menekankan bahwa fenomena otoritarianisme di masa kepemimpinan Presiden Jokowi memiliki karakteristik yang berbeda dengan era- era sebelumnya. Menurutnya, Jokowi melakukan kontrol politik dan mengakumulasi kekuasaan dalam partai politik melalui cara-cara yang lebih halus dan canggih. Hal ini tercermin dari upaya-upaya pembentukan koalisi yang menguntungkan pemerintah dan melemahkan oposisi. Tidak hanya itu, ketidakjelasan penegakan supremasi hukum turut menimbulkan kekhawatiran akan semakin tereduksinya ruang demokrasi.

Dalam suasana politik yang semakin berkembang di berbagai platform media, Prof Didin juga mengkritik bahwa otoritarianisme baru di era Jokowi juga tercermin dari upaya pemerintah dalam mengendalikan narasi publik. Penggunaan media sosial untuk mendiskreditkan kritikus pemerintah dan pemberian ruang yang terbatas bagi suara-suaran yang kontra terhadap kebijakan pemerintah menimbulkan kekhawatiran akan tidak adanya ruang bagi dialog kritis dan pluralisme yang sehat.

Namun, Prof Didin menekankan bahwa gejala-gejala otoritarianisme ini belum tentu menjadi arah yang pasti dalam politik Indonesia. Ia percaya bahwa dengan adanya kesadaran masyarakat sipil yang semakin kuat, pihak oposisi yang progresif, serta keberagaman media yang semakin berkembang, masih ada harapan untuk mencegah penegakan otoritarianisme yang lebih kuat di masa depan.

Dalam kesimpulannya, fakta-fakta yang dipaparkan Prof Didin Arisar telah menjadi sorotan bagi kalangan akademisi dan praktisi politik. Pilpres 2024 menjadi titik penting bagi arah politik Indonesia ke depan, dan memahami gejala-gejala otoritarianisme yang muncul di era Jokowi adalah langkah awal dalam merumuskan langkah-langkah preventif yang diperlukan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.